undang undang angkutan umum. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), pengertian perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. undang undang angkutan umum

Sebelumnya, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Lilik Wachid Budi Susilo berpandangan bahwa sepeda motor tidak bisa difungsikan sebagai angkutan umum. Referensi: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPasal 307; Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak. Tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kerugian penerimaan dan fpengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut : 1. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. pembinaan 5. BAB II Angkutan Orang dan/atau Barang (Pasal 3 – Pasal 13). Dalam rangka memajukan usaha di bidang angkutan umum, Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci ketentuan teknis operasional mengenai persyaratan badan usaha angkutan Jalan agar. TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NANA INDRIATI1 1) Dosen STISIP Yuppentek Tangerang E-mail: indriatinana@yahoo. PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”). Kata kunci: Angkutan umum, Penumpang, Perlindungan. Sanksi. 00 wib. Untuk1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah “seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan. KETENTUAN PENUTUP. Dia membandingkan peristiwa Lebaran 2020. Apakah itu jalan? Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Tinjauan Umum Mengenai Parkir a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. Pada dasarnya, perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran. "Kendaraan bermotor umum" ialah kendaraan bermotor umum yang dipakai untuk mengangkut penumpang menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 2009: 872: Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 4 Jurist-Diction. Peraturan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, jalan adalah keseluruhan bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang ada pada permukaan tanah, di atas permukaanPengangkutan perairan dengan kapal diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Login Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan MATERI. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan; f. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 1. Arsip. Pasal 36. STATUS PERATURAN. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 2 BUPATI BANDUNG. go. Tahun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran. 2. Angkutan Umum Trans Padang; 1. C. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan; 2. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan. PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan; 11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. 20473/jd. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 8. Penjelasan Umum PP 37 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara. Undang- Undang yang Mengatur Transportasi. (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya. Dalam revisi itu, Kemenhub mengusulkan agar transportasi ojek online alias ojol menjadi bagian dari. 22-2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 2. E. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 1 Pengertian Transportasi Umum Transportasi umum atau transportasi publik adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. UU No. upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi. 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri50 km/jam, waktu tunggu rata-rata angkutan pedesaan adalah kurang dari 15 menit, waktu naik turun penumpang rata-rata angkutan pedesaan adalah kurang 3 menit, load factor rata-rata angkutan pedesaan adalah kurang 70%. Trayek adalah lintasan. pasal 7 Undang-undang No. Indonesia, Kementerian Perhubungan Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain. 3 Pengertian Angkutan Umum . Hukum transportasi ini mengatur tentang. Pemilihan perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses: a. 1. Hukum Positif Indonesia-. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, angkutan antar jemput, angkutan permukiman, dan angkutan karyawan yang wilayah operasinya. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Naskah Akademik RUU Perubahan UU LLAJ, Senin, 29 Juni 2020. Pasal 1 . 8Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan. a. Tinjauan Tentang Penyelenggara Angkutan Umum Pada dasarnya, penyelenggaraan transportasi umum angkutan orang itu terbagi 2 (dua), yakni penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Angkutan umum paratransit merupakan angkutan yang tidak memiliki. 5 Metode Penelitian Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116. Jakarta -. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. BAB I. 1. Wajibnya angkutan umum dalam trayek wajib singgah di Terminal sebagai penyedia sarana transportasi publik dan sebagai perwujudan keberhasilan pembentukan tata ruang kota. Fungsi utama surat angkutan adalah sebagai surat (alat) bukti dari perjanjian pengangkutan. Kecelakaan lalu lintas berat yakni kecelakaan. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Untuk Pembangunan, Revitalisasi, Pengoperasian dan Pemeliharaan Halte dan Fasilitas Pendukung Lainnya Dalam Rangka Integrasi. Peraturan Pemerintah (PP) NO. ,,Alat angkutan penumpang umum" ialah kendaraan bermotor umum, kereta api, termasuk kereta api listrik, kapal dan pesawat terbang sebagaimana. (2) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya tambahan. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: "Menteri" yalah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut. B. perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orag tidak dalam trayek. KETENTUAN UMUM . Istilah “pengangkutan” berasal dari kata “angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan. Namun, sesuai undang-undang, dendanya cuma Rp 500. Pasal 38. 1 Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. 03/2012 JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASA ANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BAB I. Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. 16. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) No. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang mengatur antara lain. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang. Perubahan pertama dilakukan oleh UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Revisi UU No. Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang (UU) No. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke. Pasal 193. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Haris Muhammadun mengatakan, DTKJ akan terus mengawal penerapan kebijakan transportasi yang inklusif. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2022. dephub. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Bentuk. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: 1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan. Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,. Kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut pembayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum. 3. TEMPO. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang Kendaraan Bermotor Umum. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. , dan sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik,Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) menggandeng empat perguruan tinggi negeri (PTN) dalam membantu pemerintah membuat kebijakan transportasi di tengah pandemi COVID-19. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan,. Pelayanan di bidang transportasi mengacu pada undang-undang No. Trayek Bus Rapid Transit adalah jaringan layanan angkutan umum yang menggunakan jalur khusus yang dioperasikan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berkontrak 2. Mencabut. ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan masalah angkutan umum, pada dasarnya ada empat komponen pokok yang berkaitan dengan operasi angkutan umum, yaitu pemaki jasa (user), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat2. CO, Jakarta - Pengemudi transportasi online menanggapi langkah Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang telah mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . 01 Agust 2000. 74, LN. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian pengangkutan. 6. 6 Sudarmanto, Kesadaran Supir Angkot di Jakarta Masih Rendah , sebagaimana di akses. Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dikenai sanksi administratif. Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 193. 20218. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) telah masuk dalam agenda perubahan program legislasi nasional (prolegnas). Dalam setiap undang-undang yang dibuat, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang- undang tersebut. Perusahaannya juga menggandeng Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) untuk memberi masukan. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pengertian Parkir Menurut Undang-Undang Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. angkutan umum di ibukota serta juga berguna melindungi hak konsumen atau. 260, TLN No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak ( PER-03/2022 ). Berdasarkan kajiannya,. Pengusaha angkutan umum wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan kendaraan umum. Apabila suatu kendaraan mengangkut penumpang umum dan berbayar, secara Undang-Undang kendaraan tersebut harus mematuhi aturan sebagai angkutan umum, tidak lagi angkutan pribadi. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum beroda dua atau beroda tiga. Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB II. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; 1. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalah perkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dari perusahaan angkutan umum. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang; Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia; MEMUTUSKAN :. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan4. kerugian, baik berdasarkan perjanjian pengangkutan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, maupun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan. Bengkel umum kendaraan bermotor. TINJAUAN UMUM TRANSPORTASI PUBLIK A. Umum dan Jalan Khusus Untuk angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. BPS mendata, jumlah. Pasal 1. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan. Perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana ,pra sarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam satu sistem; 2. Pasal 42. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Contohnya, Senin semua instansi pendidikan, ada kampus, sekolah, lembaga-lembaga khusus,” kata dia. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum diatur dalam . Angkutan barang umum dan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan: pemuatan, penyusunan, dan pembongkaran barang pada tempat-tempat yang telah. Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dengan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, maka peraturan berkendaraan umum menurut Undang-Undung Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berikut ini perlu untuk diketahui agar bisa senantiasa taat dalam berlalu lintas. TENTANG . Di samping denda yang dikenakan berdasarkan pasal 21 ayat (2) di atas jo. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan dan/atau melakukan kegiatan usaha layanan di bidang. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam. (1). id 1) ABSTRACT Bus Rapid Transit (BRT) is a form of responsibility of the Tangerang city government in fulfilling public transportation. SIM tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis: [5] SIM kendaraan bermotor perseorangan; dan. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam angkutan umum ada dua bagian yang harus dipisahkan cara penanganan yang berbeda. 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Terminal adalah prasarana transportasi jalan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. (1). 5 Marlina Dea and Anita Trisiana, “Kampung Tertib Lalu Lintas Sejak Dini Untuk Mendukung Internalisasi Pendidikan Karakter Di Masyarakat,” Citizenship JurnalUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Glosarium. penyelenggaraan 6. 35 tahun 2003 tentang TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NANA INDRIATI1 1) Dosen STISIP Yuppentek Tangerang E-mail: indriatinana@yahoo. KM. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, pengusaha/pemilik alat angkutan penumpang umum yang bersangkutan dapat dicabut izin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggraaan Angkutan Umum Perkotaan Berbasis Bus Rapid Transit; Mengingat : 1.